Pegadaian
Senin, 06 Juli 2015 | 20:28 WIB

Pertamina : RFID dan Pembayaran Elektronik Di SPBU Bisa Berjalan Bersama

Rabu, 25 September 2013 / energi

Jakarta Kabarbumn.com) – Munculnya wacana pemerintah untuk menerapkan kebijakan penggunaan kartu elektronik dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) tidak membuat Pertamnia mengedurkan target pengadaan alat radio frequency identification (RFID).

Direktur Pemasaran dan Ritel Pertamina Hanung Budya mengklaim pemasangan alat pengendali konsumsi BBM bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum di Wilayah Jakarta selesai pada bulan ini.

"Setelah selesai pada SPBU, tinggal lanjut ke pemasangan RFID tag pada kendaraan milik masyarakat," ujarnya di Jakarta , Selasa (24/9/ 2013).

Hanung menjelaskan, saat ini persoalan yang dihadapi Pertamina dalam mengimplementasikan alat RFID pada SPBU adalah stabilitas sistem. Sistemnya masih sering  hang ataushutdown.  Oleh karenanya sebelum diluncurkan pada akhir September ini, Pertamina terus melakukan pengujian dan perbaikan sistem.

Sementara itu, rencana pemasangan alat RFID tag pada kendaraan bermotor masyarakat tidak bersifat wajib atau dilaksanakan secara serentak. "Ini voluntary saja, tapi masyarakat yang ingin beli BBM bersubsidi harus pasang alat ini di kendaraannya." Sehingga, jika konsumen menolak memasang alat ini di kendaraannya, mereka harus beralih ke BBM non subsidi.
 

Penggunaan alat radio frequency identification (RFID) digagas Pertamina untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. Alat ini rencananya akan dipasang pada 5.029 stasiun pengisian bahan bakar umum (Pom Bensin) dan 92 ribu pom bensin Pertamina di seluruh Indonesia. Pertamina menenderkan pengadaan alat ini kepada BUMN produsen alat telekomunikasi PT INTI.

Terkait permasalahan kurangnya anggaran produksi alat RFID di PT INTI, Hanung enggan berkomentar. Pertamina, ujarnya, sebagai pemberi tender pengadaan alat memang menerima appeal dari PT INTI yang menyatakan biaya pengadaan RFID membengkak akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dan kenaikan suku bunga. Dia juga tidak memerinci berapa besar kenaikan anggaran yang dimaksud. 

Adapun terkait wacana pemerintah untuk mendahulukan penggunaan sistem transaksi pembelian BBM tanpa menggunakan uang tunai alias cashless transaction, Hanung menyatakan Pertamina akan mengikuti kebijakan ini. Kedua sistem bisa diterapkan dan dijalankan secara bersama-sama.(Mon)

Dibaca : 664 kali
Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) Pada BUMN
"Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) diadopsi dan diadaptasi dari Malcom Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE) yang dikembangkan dan diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat melalui ..."
SIGNUP FOR NEWSLETTER
Majalah HC BUMN
Hemorograd